Tujuh Kata yang Hilang Dalam Piagam Jakarta

“… dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Tujuh kata inilah yang dulu (bahkan sampai sekarang) menjadi perdebatan di negara ini. Tujuh kata inilah yang kemudian disebut sebagai “Tujuh Perkataan Piagam Jakarta”.
Seperti yang kita tahu, dalam sejarah pembentukan dasar negara, kata-kata ini cukup fenomenal justru karena kata-kata tersebut dihapuskan dari kalimat aslinya yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Mengapa kata-kata ini dihapuskan? 
Ada banyak pendapat mengenai peristiwa penghapusan ini. Diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut.

Yang pertama mengatakan bahwa penghapusan tersebut disebabkan oleh pihak Angkatan Laut Jepang yang menghkhawatirkan akan terpecahnya bangsa Indonesia sebagai akibat dari pemberontakan kaum nonmuslim di timur Indonesia. Seperti dalam kisah berikut.

Di antara tokoh yang berjasa besar merubah rangkaian kalimat tersebut adalah Bung Hatta. Dalam buku beliau yang berjudul “Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945”, pada bab 5 “Pembentukan indonesia Merdeka oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”, halaman 66-67, Bung Hatta menjelaskan seputar perubahan rangkaian kata tersebut.

“Pada sore harinya saya menerima telepon dari Nisyijima, pembantu Admiral Maeda menanyakan, dapatkah saya menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut), karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi indonesia. Nisyijima sendiri yang akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir itu yang saya lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.”

Itulah sebab atau asal mula dicoretnya tujuh perkataan Piagam Jakarta. Tentang hilangnya tujuh kata tersebut, M. Roem mengatakan, “Hilangnya tujuh perkataan itu dirasakan oleh Umat Islam sebagai kerugian besar dan tidak jarang yang menyayangkannya. Tetapi, karena hilangnya tujuh kata itu dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik jangan memisahkan diri dari Republik Indonesia, maka umat Islam memberi korban yang besar itu. Karena itu, Menteri Agama, Jendral Alamsyah Ratu Prawiranegara, menamakan Pancasila adalah hadiah terbesar yang diberikan umat Islam kepada Republik Indonesia.”

Rupanya, ada pendapat lain mengenai proses hilangnya tujuh kata tersebut yang dikutip oleh TEMPO. Kali ini kisah tersebut diambil berdasarkan versi Nishijima.

 Ketika ditemui Kepala Biro TEMPO di Tokyo, Seiichi Okawa, di rumahnya di Meguro, Tokyo, pekan lalu, Nishijima mengatakan, “Menurut saya, ingatan Bung Hatta itu salah. Hari itu saya tak membawa opsir ke rumah Bung Hatta.” Nishijima, yang pernah bekerja di sebuah yayasan milik perusahaan minyak di Tokyo, menambahkan, pada 18 Agustus 1945 itu ia menghadiri rapat PPKI sebagai pendengar. Ia duduk di ujung sebuah meja panjang. Tiba-tiba, G.S.S.J. Ratu langie, tokoh pendidik asal Minahasa, berbisik kepadanya menyatakan keberatan mereka akan tujuh kata Piagam Jakarta itu. Kenapa Ratu Langie tak langsung saja bilang kepada Hatta atau Soekarno? Nishijima menduga, sebagai wakil dari daerah Sulawesi dan Maluku. yang dikuasai Angkatan Laut Jepang, Ratu Langie tak berani langsung bicara pada Hatta. “Mereka merasa lebih bebas berbicara pada orang-orang dari Angkatan laut, seperti saya,” katanya. Setelah keberatan itu dibisikan Nishijima kepada seorang anggota PPKI (“Mungkin pada Soepomo, mungkin juga Hatta,” ujar Nishijima) tujuh kata yang mengganjal golongan Nasrani itu pun dicabut. 

Entah pendapat mana yang akurat. Bisa jadi bahkan bukan keduanya. Namun yang pasti, saya meyakini, penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta  itu sudah melewati proses pertimbangan yang matang yang ditujukan tidak lain demi kebaika dan keutuhan bangsa Indonesia sendiri.

Sejarah Singkat Samurai

Ya, karena di pelajaran sejarah semester 2 ini ada bab tentang restorasi meiji, Gia jadi tertarik mengulas tentang samurai B).
Selama ini, yang kita tahu, samurai itu prajurit jepang yang pake kimono terus bawa-bawa katana, kaya Kenshin gitu. Hehe. Tapi, gimana sih sejarahnya samurai?
Yap, kali ini Gia mau berbagi informasi tentang sejarah singkat samurai yang ada di  buku "The Swordless Samurai" yang ditulis oleh Kitami Masao. Buku yang menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Hideyoshi Toyotomi ini absolutely recommended buat temen-temen yang mau jadipemimpin. Sungguh inspiratif dan penuh nilai-nilai kehidupan!
Tapi, sekarang, Gia cuma mau mengulas tentang "Sejarah Singkat Samurai"... Check this out!

Sejarah Singkat Samurai
 Asal  mula kaum samurai dimulai pada keluarga Yamato, yang muncul sebagai klan terkuat di Jepang pada abad ketujuh Masehi. Kata samurai  berarti órang yang melayani' dan diberikan kepada mereka yang lahir di keluarga terhormat dan ditugaskan untuk menjaga anggota keluarga Kekaisaran. Falsafah pengabdian ini adalah akar dari keningratan samurai, baik dalam tatanan sosial maupun spiritual.
Pada akhirnya, keluarga Yamato kesulitan mempertahankan pemerintahan sentralisasi negara dan mulai 'mendelegasikan'tugas militer, administrasi, dan penarikan pajak kepada mantan-mantan pesaing yang berfungsi sebagai gubernur. Saat Yamato dan Pemerintahan Kekaisaran semakin lemah, gubernur-gubernur lokal malah semakin kuat. Akhirnya beberapa di antara mereka berevolusi menjadi daimyo, atau penguasa feodal yang menguasai teritori tertentu yang independen dari pemerintah pusat. Pada tahun 1185, Minamoto no Yoritomo, seorang pamnglima perang dari provinsi timur dan amsih punya hubungan darah dengan keluarga kaisar, membangun pemerintahan militer negara yang pertama, dan Jepang memasuki era feodal (1185-1867). Negara itu berada di bawah pemerintahan militer selama hampir tujuh ratus tahun.
Stabilitas negara yang dirintis Minamoto pada tahun 1185 tidak bertahan lama. Penguasa-penguasa militer datanf dan pergi silih berganti, dan pada tahun 1467 pemerintahan milter runtuh yang menyebabkan Jepang terjun dalam kekacauan. Maka dimulailah Zaman Perang Antar-Klan, abad berdarah ketika para panglima lokal saling bertarung untuk melindungi daerah kekuasaan. Mereka berusaha mengalahkan para pesaing  dengan menggunakan pembunuhan, aliansi politik, pernikahan antar-klan, saling mengadopsi anak, dan perang terbuka. Sekutu di antara para panglima perang selalu berubah-ubah. Di antara perebutan kekuasaan, bukan hal aneh bagi seorang daimyo untuk membunuh saudara bahkan orangtua sendiri.
Pada saat Jepang memasuki Zaman Perang Antar-Klan, istilah samurai telah berubah, menandakan tentara negara, perwira penjaga perdamaian, dan prajurit profesional: pendeknya, hampir siapa saja yang membawa pedang dan mampu melakukan kekerasan.
Meski Zaman Perang Antar-Klan membawa kekacauian, kekuasaan tetap sangat terstruktur dalam era feodal Jepang. Kaisar adalah penguasa tertinggi kepada siapa semua orang tunduk. namun fungsi-nya hampir hanay berupa simbol; kekuasaan kaisar sebenarnya hanya terbatas pada menganugerahkan gelar resmi, terutama gelar Shogun. Kaisar sangat bergantung pada para daimyo untuk membiayai anggaran istananya dan tidak turun langsung dalam urusan negara.
Kelas sosial yang dibawah kaisar adalah kaum bangsawan, termasuk para pangeran, putri, dan bawahan yang miliki hubungan darahn dengan kaisar. Mereka juga tidak terlibat dalam urusan negara dan bergantung pada warisan serta upeti dari para daimyo untuk membiayai rumah tangga mereka/.
Secara resmi berada dibawah kaum bangsaawan adalah Shogun, namun sebenarnya kaum bangsawan dan kaisar sendiri tidak memiliki otoritas terhadapnya. Pemegang komando militer tertinggi ini dapat disamakan dengan presiden atau perdana menteri, membuat keputusan administratif sehari-hari yang dibutuhkan untuk menjalankan negara.
Panglima perang, atau daimyo, berada pada urutan berikutnya. Beberapa daimyo adalah panglima andal yang membangun kerajaan-kerajaan kecil dari nol; beberapa adalah bekas gubernur yang menolak tunduk pada pemerintahan pusat dan sepenuhnya memiliki daerah sendiri;lainnya adalah bekas pengikut yang menggulingkan gubernur mereka yang tidak kompeten. Para daimyo mengatur kota yang tumbuh di sekitar kastil mereka dan mendapatkan penghasilan dari pajak yang ditarikl dari penduduk kota atau petani.
Samurai yang dipekerjakan oleh para dimyo menduduki tingkat sosial berikutnya. Orang-orang terbaik di kelompok kesatria abad pertengahna Jepang ini sangat menjunjung tinggi nilai Bushido (biasanya diterjemahkan sebagai 'semboyan kaum kesatria' atau 'jalan panglima'). Samurai yang terburuk tidak jauh berbeda dengan preman pasar.
Lapisan kelas sosial di abwah samurai adalah ronin,  atau samurai tanpa majikan. Ronin bisa saja dilahirkan dalam keluarga samurai yang beruntung atau menjadi pengangguran karena majikan mereka bangkrut atau menderuita kekalahan dalam peramg. Kaum ronin terdiri dari pejuang yang jujur dan para bajingan. Mereka adalah golongan sosial paling rendah yang berhak menyandang nama keluarga, sebuah kehormatan yang membedakan mereka dari rakyat jelata.
Di bawah ronin terdapat penduduk kota, pengrajin, pedagang, dan petani- masyarakat kelas pekerja yang merupakan mayoritas dari seluruh penduduk Jepang. Mereka tidak bergelar dan hanya menyandang satu nama (nama pertama). Mereka juga satu-satunya golongan masyarakat yang dikenai pajak.
Dari lapisan-lapisan kelas sosial ini, kaum samurai muncul sebagai figur sentral. yang berwarna-warni dalam sejarah Jepang.

Yap, sekian penuturan mengenai sejarah samurai dan kelas-kelas sosial di masyarakat Jepang jaman dulu. Semoga bermanfaat... :D